Seleksi CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024

Seleksi CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia -Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung kembali membuka lowongan kerja terbaru bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas tinggi untuk berkarir di sektor pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024, Mahkamah Agung RI menyediakan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4.940 posisi.

Info Loker Website : https://www.mediainfokarir.id

Posisi :

Mahkamah Agung

Kualifikasi :

Warga Negara Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia dan patuh pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat mendaftar.
Tidak pernah dihukum penjara dua tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tidak pernah diberhentikan secara tidak terhormat sebagai PNS, anggota TNI, Polri, atau sebagai pegawai swasta.
Tidak sedang menjabat sebagai Calon PNS, PNS, anggota TNI, atau Polri.
Tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis.
Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar.
Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar.
Bersedia ditempatkan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia.
Memiliki perilaku yang baik dan tidak tergantung pada narkotika atau obat-obatan terlarang.
Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari skala 4,00.
Pelamar dengan gelar dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapatkan penyetaraan ijazah dan transkrip nilai dari Kementerian yang berwenang.